FAQ | AdaKami

Kontak

Frequently Asked Questions

Pinjaman

Pengembalian

Aplikasi

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pengertian LAPS SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di Indonesia. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien.

Tujuan dan Fungsi LAPS SJK

LAPS SJK memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: Menyediakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lebih mudah diakses tanpa harus melalui proses hukum yang rumit serta menggunakan proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK dirancang untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dapat meminimalisir konflik lebih lanjut.

Proses Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

Proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK umumnya meliputi langkah-langkah berikut:

Pendaftaran Kasus

Proses Mediasi

Penyampaian Putusan

Keunggulan LAPS SJK

Beberapa keunggulan dari menggunakan LAPS SJK sebagai sarana penyelesaian sengketa adalah:

Waktu Penyelesaian yang Lebih Singkat

Privasi Terjaga

Perlindungan Konsumen

Hubungi LAPS SJK melalui:

Gedung Menara Karya lt. 25 Unit G-H Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta 12950

PT Pembiayaan Digital Indonesia JI.H.R. Rasuna Sahid Blok X-5 No. 13 Kuningan Timur, Jakarta Selatan

Customer service

1500077

tanya@adakami-cs.id

Senin-Minggu : 08.00-20.00 WIB

Walk-in Customer service

Mall Balekota Tangerang
Ground Floor blok GB. 27

Senin-Jumat : 10.00-17.00 WIB

Unduh aplikasi

Disclaimer

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.

Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.

Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.

Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.